Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, H. Lalu Hasan Rahman saat memberikan keterangan pada media (foto/istimewa)



SUARANUSRA.COM - Penyaluran paket Sembako Rp40 M serta bantuan sosial (Bansos) pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Lombok Timur melalui Dinas Perdagangan mendorong Komisi IV DPRD Lombok Timur menggelar rapat evaluasi. 


Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perdagangan, Bidang Anggaran, BPKAD, Kabag ULP, serta Inspektorat.


Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, H. Lalu Hasan Rahman, menegaskan bahwa rapat ini bertujuan memastikan agar program di tahun 2025 tidak mengalami permasalahan seperti tahun 2023.


"Salah satu isu yang mencuat adalah penyaluran bansos dari pemerintah daerah dan pokir dewan yang dilakukan secara bersamaan," kata politisi gaek Partai Golkar itu. Selasa (18/03/2025)



Berdasarkan kordinasi awal, sambunganya, penyaluran paket Sembako senilai Rp40 M dengan Pokir tidak diperkenankan bersamaan untuk menghindari persamaan penerima.


Terkait hal itu, Hari Juniawan selaku PPK pengadaan paket Sembako dan Pokir menjelaskan bahwa bantuan senilai Rp40 Miliar bukanlah bansos, melainkan bantuan sembako yang diberikan kepada masyarakat Lombok Timur.


"Perbedaan mendasar antara kedua program tersebut terletak pada mekanisme penyalurannya," jelasnya.


Dijelaskan lebih jauh, bantuan sembako senilai Rp40 M disalurkan berdasarkan data penerima (by name by address) yang telah diverifikasi dengan kartu keluarga, sesuai petunjuk teknis yang tertuang di peraturan bupati (Perbup).


Sementara itu, Bansos Pokir menyasar kelompok atau lembaga masyarakat yang bertanggung jawab atas distribusinya kepada warga.


Lebih jauh, dia menegaskan jika bantuan sembako itu bukan paket lebaran, sehingga penyalurannya tidak harus selesai pada bulan Ramadhan ini.


Kontrak bisa dikeluarkan bulan ini dan tetap sah meskipun distribusinya dilakukan setelah bulan Ramadhan, karena program itu bertujuan mengatasi dampak inflasi daerah yang bisa terjadi sebelum atau sesudah puasa.


"Semua program di Dinas Perdagangan didampingi oleh tim koordinasi, dalam hal ini ada pihak kepolisian, kejaksaan dan tim probability audit dari Inspektorat," tegasnya.

 

Lanjut dia, saat ini Dinas Perdagangan mengelola anggaran Pokir sekitar Rp10 M, yang mencakup bantuan berupa beras, minyak, dan sirup, tergantung pada proposal yang diajukan oleh yayasan atau lembaga penerima manfaat.


Sejauh ini, lanjut dia distribusi paket sembako Rp40 M sudah berjalan ke masing-masing desa dan keluaruan. Sementara Bansos Sembako yang bersumber dari dana Pokir juga diharapkan segera terlaksana.



"Kedua program baik untuk masyarakat. Tidak bisa dijadikan polemik mana dahulu. Harapan kita, Pak Bupati itu adil, anggota dewan juga adil, dan dua-duanya dicintai rakyat," tandasnya. (SN/01)