Wakil Ketua DPRD Lombok Timur, Waes Al-Qarni saat memberikan keterangan (foto/istimewa)



SUARANUSRA.COM - Banyaknya bangunan sekolah yang rusak akibat dari bencana hidrometeorologi (hujan lebat disertai banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung) yang terjadi di Lombok Timur sepekan terakhir mendapat atensi dari Wakil Ketua DPRD Lombok Timur, M. Waes Al-Qarni.


Dijelaskan oleh politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, pihaknya akan mendorong eksekutif untuk segera mengambil sikap atas persoalan itu, dengan secepatnya membangun kembali bangunan PAUD/TK, SD dan SMP yang alami kerusakan imbas dari bencana hidrometeorologi.


"Kami akan dorong secepatnya agar sekolah-sekolah kita yang rusak itu untuk diperbaiki atau bahkan dibangun kembali," katanya. Rabu (12/02/2025)


Masih lanjut dia, pada anggaran yang sudah disepakati antara legislatif dan eksekutif sebelumnya, telah dialokasikan di APBD 2025 untuk pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMP sebanyak Rp 7 M dan rehabilitasi sebesar Rp 2,8 M. 


Sementara untuk SD dianggarkan di tahun ini pembangunan RKB baru Rp 18 M, rehabilitasi Rp 6,8 M. Sedangkan untuk PAUD/TK telah dialokasikan pembangunan RKB  Rp 10,4 M dan rehabilitasi RKB Rp 1,4 M. 


"Karena peruntukan untuk pembangunan di Dinas Dikbud itu sudah jelas arahnya di 2025, maka anggaran untuk perbaikan sekolah kita yang rusak akibat bencana ini harus kita cari jalan keluarnya yang terbaik. Intinya harus jadi skala prioritas," paparnya.



Salah satu sekolah yang roboh pasca hujan lebat yang terjadi di Lombok Timur sepekan terakhir


Masih jelas dia, anggaran yang paling memungkinkan untuk pembangunan sekolah yang rusak akibat dari bencana ini adalah anggaran dana tak terduga (DTT) tahun 2025 yang jumlahnya Rp 7 M.


"Solusi pertama kita bangun melalui DTT yang jumlahnya Rp 7 M di tahun ini," ungkap sosok anggota DPRD Lombok Timur dari Dapil Lombok Timur II itu.


Lebih jauh, dirinya juga menawarkan eksekutif untuk menyisir dan merealokasi anggaran perjalanan dinas dan anggaran seremonial yang telah dianggarkan di tahun 2025. Sebab anggaran serupa di DPRD Lombok Timur telah dipangkas dan direalokasi.


"Solusi kedua kita minta TAPD untuk menyisir anggaran seremonial yang tidak penting. Kita realokasikan dana itu untuk kebutuhan yang lebih penting, yakni pembangunan sekolah kita yang rusak, karena nilai anggaran yang dibutuhkan lumayan besar," tandasnya. (SN/01)