Wakil Bupati Lombok Timur, M Edwin Hadiwijaya saat memberikan keterangan (foto/istimewa)



SUARANUSRA.COM - Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur akan segera mendistribusikan 273 ribu paket sembako bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).


Tak main-main, Pemda akan menggelontorkan Rp40 M anggaran untuk program prioritas di tahun 2025 tersebut.


Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Lotim, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, Senin 24 Februari 2025. Sasaran pembagian bansos tersebut sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). 


‘’Didistribusikan semata-mata untuk stabilisasi harga bahan pokok penting (Bapokting) serta salah satu ikhtiar mengendalikan inflasi,’’ katanya. Senin (24/03/2025)


Masih lanjut dia, bantuan sembako tersebut akan didistribusi menjelang lebaran Idul Fitri tahun ini. ‘’Faktor demand and suplai menjelang hari raya besar selalu memunculkan harga-harga tinggi di pasaran, dan karena itu distribusi sembako dapat menekan inflasi,’’ ujarnya.


Selain itu, katanya, memasuki bulan suci Ramadhan, Pemda juga tengah mempersiapkan operasi pasar. 


‘’Bapokting dibeli, kemudian dibagi kepada masyarakat dengan tambahan subsidi dari APBD,’’ ujarnya. Terhadap distribusi sembako gratis dan operasi pasar di atas, katanya, pemkab saat ini terus melakukan perbaikan DTKS tersebut, agar tepat sasaran," urainya.


‘’Tercatat setidaknya ada 439 ribu MBR di Lombok Timur. Namun sasaran pelaksanaan program prioritas ini sekitar 50 persen dari jumlah itu,’’ imbuhnya.



Jumlah sasaran tetap mengacu kepada ketersediaan anggaran. Dan untuk pelaksanaannya, kata Juaini Taofik, Dinas Perdagangan selaku pelaksana program ini dibolehkan untuk menunjuk   pelaksana kegiatan serta pengawas atau pendamping pejabat pembuat komitmen (PPK) dari beberapa kalangan yang dianggap perlu.


‘’Dalam pelaksanaan program prioritas ini kita juga didampingi oleh aparat penegak hukum (APH),’’ katanya, 


Dia juga menyebutkan pelaksanaan program tidak terlepas dari azas transparansi. Pengawas atau pendamping nantinya dapat membantu memverifikasi para calon penerima bansos. "Semua harus transparan," tandasnya. (SN/01)