Perekaman salah satu lansia yang sama sekali belum memiliki data kependudukan di Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lombok Timur (foto/istimewa)


SUARANUSRA.COM - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTB, melakukan monitoring pelayanan Adminduk di Desa Loyok, Lombok Timur.


Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari agenda sebelumnya, yakni Ombudsman On The Spot bersama Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM).


Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTB, Dwi Sudarsono mengatakan, pihaknya menerima laporan 16 orang belum mendapatkan dokumen Adminduk di Desa Loyok. Yakni KTP, KK, dan Akte Kelahiran. Mereka yang masuk dalam laporan di antaranya, lansia, ODGJ, dan berkebutuhan khusus lainnya.


"Kami datang bersama Tim Pemeriksaan Laporan Ombudsman dalam rangka menindaklanjuti laporan masyarakat di Desa Loyok, yang belum mendapatkan pelayanan Adminduk," ujarnya.


Dwi menambahkan, Ombudsman telah berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Timur terkait laporan tersebut.


"Kami datang bersama-sama dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Timur, yang langsung membawa petugas dan alat rekam. Sehingga perekaman bisa langsung di rumah masyarakat. Mengingat beberapa masyarakat yang menyampaikan laporan merupakan lansia dan disabilitas," jelasnya.


Selain itu, Ombudsman RI Provinsi NTB mengapresiasi Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Timur yang sangat responsif.

Sekretaris Dinas Dukcapil Lombok Timur mengatakan, pihaknya berterima kasih dan mengapresiasi tindak lanjut cepat Ombudsman. Serta, berkolaborasi langsung dengan guna pemenuhan dokumen Adminduk masyarakat.


"Kami langsung membentuk tim dan hari ini kami selesaikan semua. Alhamdulillah semua masyarakat ada di tempat dan bisa dilakukan perekaman dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kami akan cetak dan serahkan kembali ke masyarakat dokumen Adminduk yang diperlukan berupa KTP, KPK dan akte kelahiran" ujarnya.


Pihaknya juga berharap, kepada masyarakat Kabupaten Lombok Timur yang belum memiliki dokumen Adminduk untuk segera melapor kepada Dinas Dukcapil. 


Melalui pemerintah terdekat, baik Kadus, Kades ataupun UPT Dukcapil terdekat.


"Kami targetkan Tuntas Administrasi Kependudukan untuk Masyarakat Marginal dan Disabilitas, sesuai dengan program Dukcapil, Tuak Manis," tandasnya. (SN/01)