Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur (foto/istimewa)



SUARANUSRA.COM - Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Lombok Timur, Wawan Jaya Purnama kembali melontarkan kritik kepada pimpinan dan anggota DPRD Lombok Timur, perihal anggaran bombastis yang digelontorkan daerah untuk membiayai kunjungan kerja (Kunker) yang dinilai tidak ada dampak baik bagi masyarakat dan daerah.


Disampaikan Wawan, jika empat orang pimpinan DPRD Lombok melakukan Kunker dengan masing-masing anggaran Rp 21 juta dengan akumulasi setiap pimpinan melakukan Kunker sebanyak 25 kali, maka sudah menghabiskan pajak rakyat hingga Rp 5,25 M setiap tahun.


"Biaya Kunker pimpinan saja setiap tahun itu Rp 5,25 M. Belum lagi 46 anggota yang lain, setelah saya hitung biaya Kunker 46 orang itu Rp 10,48 M setiap tahun. Dengan estimasi anggaran setiap Kunker per anggota itu Rp 12 juta dikalikan 19 kali Kunker," bebernya.


Lanjut dia, jika diakumulasikan total biaya yang harus ditanggung daerah setiap tahunnya untuk membiayai Kunker tembus di angka Rp 15,73 M. 


Padahal kata dia, saat ini banyak sekali kebutuhan masyarakat yang sifatnya mendesak untuk ditanggulangi dengan jumlah dana yang cukup fantastis tesebut.


"Wakil rakyat kita itu harusnya peka, masyarakat kita hari ini mengeluhkan pupuk langka, jalan dan irigasi yang banyak rusak, belum lagi gaji honorer yang sangat kecil. Harusnya anggaran Kunker itu dialihkan saja untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat itu, jangan lebih memilih Kunker yang faedahnya belum dirasakan selama ini," tegasnya.


Dia pun menyayangkan, di tengah masalah daerah itu, Yusri selaku Ketua DPRD Lombok Timur terkesan malah mengamini keinginan beberapa anggotanya yang menghendaki rutinitas Kunker ditingkatkan setiap tahunnya.


Dirinya pun kembali menanyakan motif dibalik keinginan itu, apalagi kata dia, tujuan Kunker sebagian hanya terpusat di kota-kota tertentu saja.


"Memang tujuan Kunker anggota DPRD kita ada di beberapa kota besar yang tersebar, tapi kok berdasarkan data yang saya punya, kebanyakan tujuannya kebanyakan di Bali dan Bandung, intensitasnya cukup tinggi di dua tempat itu, terus apa hasilnya selama ini? Atau memang mereka (anggota DPRD, red) tidak Kunker, tapi hanya pergi plesiran saja, apa itu namanya," cetusnya.


Apalagi kata dia, dalam satu bulan saja, satu anggota DPRD bisa melakukan Kunker hingga 3 kali.


"Kalau semua anggota DPRD pergi Kunker bersamaan, lalu siapa yang akan menerima masyarakat kita saat mau mengadu tentang masalah yang mereka alami? Diterima sama angin," ucapnya dengan nada tanya.


Dirinya pun menegaskan, jika aspirasi HMI tidak diindahkan, maka pihaknya akan melakukan aksi demonstrasi dan mengadukan dugaan penyimpangan anggaran itu ke aparat penegak hukum (APH).


"Pastinya kami akan selalu mengawasi persoalan ini, bila perlu kami akan lakukan aksi demonstrasi dan melaporkan dugaan penyelewengan anggaran dan penyalahgunaan wewenang pimpinan DPRD Lombok Timur ke pihak berwajib," tandasnya.


Sementara itu, Ketua DPRD Lombok Timur, M Yusri yang dihubungi menyatakan jika agenda Kunker yang ada sudah sesuai aturan.


Sebab, akumulasi dan agenda Kunker yang ditetapkan adalah rencana kerja (Renja) yang selanjutnya dibahas di Bamus dan selanjutnya diputuskan di Sidang Rapat Paripurna.


"Kunker itu berdasarkan Renja, kemudian dibahas di Bamus, dan selanjutnya di Paripurnakan dan itu sudah kita lakukan," katanya melalui sambungan suara aplikasi percakapan.


Masih lanjut dia, tema Kunker adalah hasil pendalaman. Baik itu di internal masing-masing komisi, dengan mitra komisi dan atau aspirasi masyarakat yang ditangkap oleh komisi terkait. "Semua sesuai aturan yang ada," ujarnya.


Dirinya pun memastikan, pihaknya selaku Ketua DPRD tidak akan pernah mengambil keputusan secara sepihak. Tapi semua keputusan adalah keputusan bersama di lembaga legislatif yang dia pimpin.


"Tidak mungkin kami putuskan sendiri, semua keputusan diambil atas dasar keputusan bersama, terlebih lagi kami ini antara unsur pimpinan sifatnya kolektif kolegial," ungkapnya.


Lebih jauh, berkenaan dengan akumulasi intensitas Kunker, termasuk besaran dana yang dihabiskan per setiap Kunker oleh unsur pimpinan dan masing-masing anggota, legislator dari Dapil Lombok Timur III itu tidak mengelak dan tidak juga memberikan bantahan.


Tapi dia menjabarkan jika akumulasi intensitas dan besaran dana Kunker yang telah diparipurnakan itu akan berisfat fleksibel.


"Tapi tetap nanti akan berjalan fleksibel, bisa saja nanti tidak dilakukan (Kunker, red) semuanya, dan anggarannya menjadi Silpa," bebernya.


Terlepas dari itu, Yusri menegaskan dirinya memiliki komitmen untuk melakukan perbaikan dan sistem tata kelola lembaga legislatif yang dia pimpin.


"Pada prinsipnya kami akan lakukan perbaikan, hal-hal yang kurang di periode sebelumnya kita akan perbaiki, dan saya berkomitmen melakukan itu untuk perbaikan lembaga DPRD kita ini," tandasnya. (SN/01)