Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Lombok Timur (foto/istimewa)



SUARANUSRA.COM - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Lombok Timur mendukung upaya 14 anggota DPRD Provinsi NTB dari empat fraksi yang secara resmi mengajukan surat usulan hak interpelasi dana alokasi khusus (DAK) di semua organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB pada Rapat Paripurna DPRD NTB, Selasa (13/01) lalu.



Ketua HMI MPO Cabang Lombok Timur, Wawan Jaya Purnama mengatakan, kisruh Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Dikbud NTB di 2023 lalu telah menciderai semangat tata kelola pemerintahan yang baik ( Good Governance) seperti yang dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto sebagaimana tertuang dalam ASA CITA ke Tujuh “Memperkuat reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”


"Tata kelola DAK pada Dinas Dikbud Provinsi NTB tahun 2023 sejak proses perencanaan telah tercium aroma tidak sedap," katanya.


Masih kata dia, pola pelaksanaan kegiatan ini adalah swakelola dan pemilihan penyedia oleh satuan pendidikan, namun aroma tidak sedap itu terindikasi mulai dari intimidasi struktural terhadap kepala sekolah agar mengakomodir kontraktor dan supplier tertentu yang diduga sudah ditentukan oleh oknum di Dinas Dikbud NTB.


Padahal kata dia, skema pelaksanaan DAK Fisik tahun 2023 adalah swakelola (Kerjasama Satuan pendidikan dan Komite Sekolah), namun tidak sedikit pihak satuan pendidikan memihak kontraktor tertentu.


Secara otomatis peran-peran publik berpartisipasi terutama komite sekolah sebagai representasi wali murid pada satuan pendidikan tersebut tidak difungsikan.


"Hak ini menjadi temuan kami di lapangan sejak proses ini bergulir, modus dari intimidasi psikologis dilakukan secara sederhana yakni mengiring agar Kepala Sekolah SMA dan SMK menerima seluruh rekomendasi dan perintah non tertulis atasan, agar mengakomodir nama-nama Kontraktor dan Supplier dan Anu-Anu-Nya (sebutan lain dari fee) diduga diselesaikan sebelum pelaksanaan kegiatan ini," ujarnya.

 


Lanjut dia, itu adalah secuil praktik-praktik kotor dalam pelaksanaan kegiatan DAK Fisik. Dari itu, dia mengatakan mendukung penuh sikap 14 anggota DPRD NTB dari Fraksi Partai Golkar, Nasdem dan Perindo untuk melakukan penyelidikan dalam hak interpelasi. 


Sebab kata dia, itu juga merupakan bagian dari aspirasi HMI Lombok Timur. 


"Kami siap membantu seluruh Fraksi yang mengajukan hak interpelasi untuk menyuplai data kondisi terkini pelaksanaan DAK Fisik tahun 2023 dengan menugaskan sebanyak 150 kader HMI yang terdiri dari pengurus Cabang, Pengurus Korkom dan Komisariat untuk mendalami dan menginvestigasi secara mendalam apa-apa bentuk penyelewengan terhadap pelaksanaan DAK Fisik Dikbud tahun 2023," tegasnya.


Melalui surat dukungan dan apresiasi ini, lanjut dia, pihaknya berterima kasih kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ketua Umum DPP Partai Nasdem dan Ketua Umum Partainya.Perindo atas dukungan kepada seluruh fraksi-fraksinya di DPRD NTB.


"Semoga dukungan ini menjadi lembaran baru, untuk kebaikan rakyat dan konstituen masing-masing fraksi di DPRD NTB, sebagai organisasi mahasiswa Islam akan melakukan seluruh Ikhtiar sesuai kemampuan dan pengetahuan yang kami milik," tandasnya. (SN/01)