Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lombok Timur, Lalu Husnan Kariadi saat memberikan keterangan pada media (foto/istimewa)




SUARANUSRA.COM - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lombok Timur, Lalu Husnan Kariadi membantah jika internal partai berlambang Ka'bah mengalami keretakan internal, pasca menjadi pengusung Paslon Warisin-Edwin di Pilkada Lombok Timur. 


"Jadi tidak ada itu, alhamdulillah kami di PPP Lombok Timur tetap kondusif dan tegak lurus dengan keputusan DPP PPP di Pilkada Lombok Timur," katanya. Senin (02/09/2024). 


Disinggung perihal desas-desus kekecewaan dari kader senior PPP, yakni TGH Hazmi Hamzar yang tak diusung PPP di Pilkada Lombok Timur, dia menegaskan jika DPP PPP sejatinya tetap memprioritaskan kader internal. 


Bahkan kata dia, untuk TGH Hazmi Hamzar, DPP PPP sudah tiga kali menerbitkan surat tugas kepada yang bersangkutan untuk mencari pasangan dan tambahan partai pengusung (koalisi, red). Tapi TGH Hamzar, sampai batas waktu yang ditentukan tidak mampu merealisasikan butir-butir surat tugas yang diterbitkan DPP. 


"Jadi harus diketahui, untuk kader internal apalagi kader senior seperti beliau (TGH Hazmi Hamzar, red) adalah prioritas. DPP PPP sampai tiga kali mengeluarkan surat tugas, tapi beliau yang tidak memenuhi ketentuan, sesuai dengan ketentuan di surat tugas itu," ungkapnya


Lanjut Husnan, karena kondisi itu, DPP PPP akhirnya menetapkan keputusan strategis di tengah dinamika politik yang semakin dinamis, dengan menerbitkan surat tugas dan SK B1KWK kepada Paslon Warisin-Edwin. 


Dikeluarkannya, SK B1KWK ke Paslon Warisin-Edwin pun, kata Husnan, terlebih dahulu didasarkan atas berbagai pertimbangan dan komunikasi intensif semua pihak. Sehingga tegas dia, tidak ada dasar atau alasan, pihak tertentu bisa kecewa atas keputusan DPP PPP. 


"Jadi terbitnya SK B1KWK PPP ke Warisin-Edwin  dilalui dengan berbagai pencermatan dan pertimbangan dalam proses komunikasi intensif. Jadi kita semua diminta pendapat, dan akhirnya DPP PPP memutuskan itu. Kita selaku kader dan pengurus, wajib hukumnya tegak lurus terhadap keputusan DPP," tandasnya. (SN/02)