Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Lombok Timur, H Ahmad saat memberikan keterangan (foto/istimewa)



SUARANUSRA.COM - Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lombok Timur masih menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lombok Timur, H Ahmad.


Dia menyatakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendominasi adalah kekerasan seksual. "Kami sering kali sampaikan bahwa ini kembali lagi kepada keluarga itu sendiri," katanya. (17/08/2024).


Masih kata dia, berbagai regulasi dan kebijakan telah disusun oleh pemerintah untuk menangani persoalan ini, termasuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Kekerasan. 


Meski demikian, implementasi Satgas tersebut dia nilai belum maksimal. "Ke depan, kita akan lebih fokuskan pengawasan dan sosialisasi, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah bisa sampai ke masyarakat," ucapnya.


Berdasarkan data pihaknya, hingga tahun 2024, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi yang paling dominan dengan jumlah 60 kasus. Namun, ada kemungkinan masih banyak kasus yang belum terlaporkan. "Yang terekam hanya yang melapor, tapi barangkali masih ada kasus lain yang tidak melapor," ungkapnya.


Selain KDRT, kekerasan seksual terhadap anak juga tercatat tinggi, mencapai 43 kasus. Meski terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, angka tersebut masih menjadi perhatian serius. "Tahun 2023 ada hampir 100 kasus kekerasan seksual terhadap anak, jadi penurunan ini tetap harus kita jaga," ulasnya.


Pemerintah berharap tren penurunan angka kekerasan terus berlanjut di tahun 2024 melalui langkah-langkah strategis yang telah disiapkan. "Kami berharap dengan beberapa strategi yang sudah kami siapkan, kasus kekerasan ini bisa berkurang signifikan," kata H. Ahmad.


Langkah-langkah yang akan diambil termasuk meningkatkan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat agar semakin memahami pentingnya melaporkan setiap kasus kekerasan yang terjadi. "Pengawasan dan sosialisasi harus lebih intensif untuk memastikan kebijakan pemerintah sampai ke masyarakat," imbuhnya.


Dia menekankan bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam upaya menekan angka kekerasan di wilayah ini. "Kami tidak bisa bekerja sendiri, peran masyarakat sangat penting dalam menanggulangi masalah kekerasan ini," ungkapnya.


Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan Lombok Timur dapat menjadi tempat yang lebih aman bagi perempuan dan anak-anak. "Kami optimis, dengan kerja sama ini, lingkungan yang lebih aman bisa tercipta," tutup H. Ahmad.


Pemerintah Lombok Timur tetap berkomitmen untuk melanjutkan program-program yang ada demi kesejahteraan dan perlindungan perempuan serta anak-anak. (SN/01)