SUARANUSRA.COM – Lembaga yang bernaung di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni United Nations Development Programme (UNDP) beserta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan pendalaman tema focus grup discussion (FGD) terkait masalah Tata Kelola Migrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan Indonesia.

Pendalaman masalah yang dilakukan UNDP dan Bappenas bekerjasama dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) NTB, dan digelar di Lombok Timur, tepatnya di Dusun Monjet, Desa Surabaya Utara Kecamatan Sakra Timur.

“Ini dilakukan untuk menindakalajuti FGD bersama para pemangku kebijakan baik tingkat nasional dan lokal yang akan digelar di Mataram dari hari besok Selasa hingga Rabu,” kata Ketua SBMI NTB, Usman. Senin (19/02/2024).

Masih kata Usman, tim dari UNDP dan Bappenas secara langsung menggali informasi dari beberapa purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarga purna PMI dari beberapa desa yang menjadi lumbung PMI di Lombok Timur.

“Ada yang dari Desa Gerisak Semanggeleng Kecamatan Sakra Barat, Desa Ketangga Jeraeng Kecamatan Keruak, Desa Surabaya, Desa Surabaya Utara, Desa Gelanggang dan Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur dan Desa Montong Baan Kecamatan Sikur,” bebernya.

Sambung dia, ada beberapa substansi yang ditanyakan kepada para purna PMI dan keluarga PMI. “Mereka ditanyakan terkait penyebab jadi PMI, terus selama jadi PMI gajinya apakah lancar atau tidak,selanjutnya ditanyakan juga selama di rumah apa saja yang ditanyakan, dan beberapa pertanyaan lain dilayangkan terkait hal itu,” paparnya.

Selanjutnya jelas Usman, para purna PMI dan keluarga PMI memberikan jawaban beragam, seperti ada yang gajinya lancar dan ada yang awalnya masuk secara legal setelah di negara tujuan lari jadi ilegal tidak sesuai gaji ada yg di tangkap dan di tahan ada yang4 bulan ada yang 7 bulan kemudian pulang dengan biaya sendiri,” jelasnya.

“Kemudian jawabannya ada yang buka usaha bengkel sepeda motor seperti di Desa Surabaya Utara, ada yang kerja jadi guru madrasah ada yang kerja di PLN. Dan ada yang kerja serabutan dan bahkan ada yang nganggur,” imbuhnya. (SNR)