SUARANUSRA.COM – Puluhan wartawan di Lombok Timur (Lotim) yang tergabung dalam berbagai organisasi melayangkan protes kepada KPU Lotim. Pasalnya, KPU selaku penyelenggara Pemilu kerap melontarkan janji palsu dan meremehkan peran media.

Puluhan wartawan yang melayangkan protes ini tergabung dalam Forum Wartawan Media Online (FWMO) Lotim, Forum Jurnalis Lotim (FJLT), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lotim dan organisasi media Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Lotim.

Seperti halnya disampaikan Dewan Pembina PWI Lotim, Izzul Khairi menilai jika KPU kurang serius dalam membangun kerjasama sosialisasi tahapan Pemilu bersama media. KPU, menurutnya menganggap media hanya sebatas alat bantu dalam menyosialisasikan kegiatannya.

Sedangkan KPU sendiri tidak peduli terhadap media itu sendiri berupa terbangunnya kerjasama publikasi. “Anda ini (komisioner) KPU meminta media memberitakan tahapan Pemilu secara baik. Apakah Anda sadar bahwa publikasi media itu harus berbayar. Kok Anda enak gratisan,” kritiknya.

Meskipun anggaran bersumber dari APBN pada Pemilu 2024, lanjut Izzul, seharusnya KPU Lotim membangun komunikasi lebih awal dengan KPU pusat untuk pengalokasian anggaran media. “Jadi apa yang sampaikan ini merupakan isi hati dari para yunior. Semoga dapat dipertimbangkan,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan, Ketua PWI Lotim, H. Muludin, menyinggung soal dana kerjasama yang tidak jelas sebagaimana dijanjikan KPU Lotim saat pertemuan beberapa waktu lalu.

Begitupun kritikan keras dari Hulyani selaku Anggota FWMO Lotim, mempertegas janji KPU yang tak kunjung direalisasikan kepada media. “Dulu janjinya kita begabah bareng-bareng. Tapi KPU saat ini hanya cari enak saja,” sindirnya.

Periode KPU saat ini masih minim komunikasi antara KPU dengan media. Bahkan beberapa waktu lalu dari KPU sudah meminta dibuatkan list organisasi media. Namun tak kunjung juga direalisasikan. “Sejak tahapan awal Pemilu kita sudah didiskusikan, namun realisasinya tidak ada,” semprotnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Lotim, Juanidi mengklaim jika anggaran KPU yang terbatas. Sehingga tidak bisa mengakomodir semua media yanga da di Lombok Timur.

Diakuinya, beberapa waktu lalu kerjasama yang dilakukan oleh KPU hanya bersama media cetak dan elektronik (televisi) sesuai Juknis yang ada. Sedangkan untuk media online masih terus dikaji sumber penganggarannya. (*)