SUARANUSRA.COM – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Lombok TimurPubli, Zulhuda Apriadi meminta kepada Penjabat Bupati Lombok Timur untuk melibatkan partisipasi publik dalam perumusan Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) tahun 2024.

Hal itu kata dia sangat penting dilakukan, guna menjamin aspirasi dan kehendak rakyat dalam setiap agenda pembangunan yang tertuang di APBD.

“ Tidak cukup pembahasan RAPBD itu hanya dengan melibatkan DPRD. Sebab anggota DPRD itu hanya menyerap aspirasi konstituen saja, lalu bagaimana dengan masyarakat lain yang dukungannya tidak terpilih. Jadi sangat penting Pj Bupati melibatkan unsur lain dari masyarakat,” katanya. Selasa (24/10/2023).

Masih kata dia, pelibatan publik secara luas itu akan memberikan dampak positif terhadap efektivitas seluruh perencanaan kegiatan pemerintah daerah.

“Karena publik akan berbicara sesuai keadaan mereka masing-masing diakar rumput, tidak bisa dipungkuri selama ini APBD selalu berbasis kehendak eksekutif dan legsilatif saja dan seringkali keputusan dua lembaga itu tidak mencerminkan kehendak rakyat,” ungkapnya.

Akibat dari pelibatan masyarakat yang kurang itu, dia menuding menyebabkan masyarakat tidak merasa memiliki atas pembangunan-pembangunan infrastruktur yang menyedot APBD selama ini.

“Masyarakat bisa dikatakan abai, tidak peduli atas pembangunan yang ada. Misal seperti saluran irigasi atau jalan raya, masyarakat abai sehingga mereka tidak menjaga fasilitas itu. Akibatnya dalam pemeliharaan, masyarakat kita tidak mau ikut serta, karena beranggapan itu milik pemerintah, bukan milik mereka,” ucapnya.

Lanjut dia, itu adalah salah satu contoh dari peristiwa dari kebijakan pemerintah yang tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran. Dan dia berharap hal itu dapat diakhiri dan tidak terulang.

“Tahapan perencanaan pembangunan daerah selama ini hanya seremonial, seperti pelaksanaan musyawarah pembangunan desa, musyawah pembangunan tingkat kecamatan sampai musyawarah tingkat kabupaten. Semua dokumen perencanaan tersebut hanya kertas prosedural yang penting mengugurkan kewajiban, ketika dokumen ini dibahas di Parlemen, semua berubah bahkan dari semua usulan tersebut masuk di keranjang sampah. Semua berpikir apakah program ini berfaidah secara politik dan personal,” bebernya.

Dia pun berharap, semua hasil musyawarah pembangunan dari setiap tingkatan itu dapat dipublikasikan di Website Bappeda Lombok Timur, hingga ke semua Website Desa se-Lombok Timur, agar pengawasan publik dapat terjamin.

“Harus dipublikasikan semuanya buat dapat diberikan masukan, dengan demikian publik dapat melakukan focuss grup discussion (FGD) di setiap Poskamling, musalla, masjid dan sekretariat LSM, mahaiswa dan pegiat pemantau kebijakan publik,” tandasnya. (SNR)