Terlihat Kepala Desa Kembang Kerang, Yahya Putra dan Direktur RSUD Soedjono Selong, dr. HM. Hasbi Santoso, M.Kes berpelukan seusai pertemuan kedua pihak dalam rangka klarifikasi soal dugaan penelantaran pasien asal Desa Kembang Kerang beberapa waktu lalu (foto/istimewa) 


SUARANUSRA.COM - Kepala Desa Kembang Kerang, Yahya Putra yang didampingi Pengurus Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur akhirnya duduk bersama dengan Direktur RSUD Soedjono Selong, dr. HM. Hasbi Santoso, M.Kes. Pertemuan itu guna klarifikasi kedua belah pihak soal dugaan penelantaran pasien asal Desa Kembang Kerang beberapa waktu lalu. 


Pertemuan antara Direktur RSUD Soedjono Selong dan Kepala Desa Kembang Kerang itu difasilitasi langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur, Drs. HM. Juaini Taofik, M.AP di ruangan kerjanya. Senin (22/07/2024)


Pada kesempatan itu, Kepala Desa Kembang Kerang, Yahya Putra mengakui jika apa yang dilontarkannya di beberapa pemberitaan media massa soal dugaan penelantaran warganya tidak benar, dan dia mengakui telah terjadi mis-komunikasi. 


"Informasi pihak rumah sakit yang meminta biaya terlebih dahulu sebelum melayani warga kami itu tidak benar. Informasi itu beredar hanya karena mis-komunikasi saja," katanya. 


Tapi kata dia, pada pertemuan yang telah dilakukan itu, pihaknya menyampaikan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan di RSUD Soedjono. Dimana kata dia, masukan itu diamini oleh Direktur RSUD Soedjono sebagai bahan evaluasi guna peningkatan kualitas pelayanan kedepannya. 


"Tadi kami sampaikan juga kepada Direktur RSUD Soedjono agar kualitas pelayanan ditingkatkan. Beliau pun berjanji untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanan itu," katanya. 


Menyikapi itu, Pj Bupati Lombok Timur, Juaini Taofik menyatakan terlepas dari persoalan yang sudah dilakukan klarifikasi antara kedua belah pihak itu, terdapat hikmah yang ditangkap. Yakni persoalan data warga Lombok Timur yang masih belum terinput menjadi peserta BPJS Kesehatan, padahal saat ini Lombok Timur menyandang status universal health coverage (UHC) 98 persen. 


"Akar masalahnya sebenarnya warga kita tidak terdaftar di BPJS Kesehatan. Sehingga saya langsung meminta kepada semua kepala desa dibantu Kepala Dinas Dukcapil dan Kepala Dinas Sosial untuk mendata berapa jumlah warga yang tidak punya BPJS dan BPJS-nya tidak aktif untuk kita aktifkan. Agar masyarakat kita mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik," ungkapnya. 


Pada pemberitaan sebelumnya, Direktur RSUD Soedjono Selong, dr. HM. Hasbi Santoso, M.Kes telah memberikan klarifikasi terkait tudingan penelantaran pasien atas nama Khairul Wardi yang dilontarkan oleh Kepala Desa Kembang Kerang, Yahya Putra. 


Dijelaskan Hasbi, saat tiba di IGD, pasien langsung ditangani cepat dengan langsung dilakukan anamnesa. 


Sesuai hasil anamnesa, pasien alami kejang tonik klonik seluruh tubuh, bola mata mendelik keatas dengan suhu tubuh 38 derajat celcius. Pasien juga alami konvulsi e.c status epilepticus DD suspect epilepsy dan observasi febris H4. 


Kemudian atas gejala yang dialami itu, petugas IGD langsung berkonsultasi dengan dokter spesialis anak untuk diberikan obat untuk menghentikan kejang-kejang yang dialami oleh pasien. 


"Semua obat-obatan yang diinstruksikan oleh pihak dokter telah diberikan, selanjutnya petugas IGD kembali berkoordinasi dengan para dokter dan perawat untuk melakukan tindakan medis selanjutnya," bebernya. 


Kemudian, sesuai petunjuk dari dokter, pasien diarahkan untuk menjalani CT Scan. Tapi sebelum tindakan itu dilakukan, dokter meminta petugas IGD untuk memeriksa fisik pasien. Ternyata hasil pemeriksaan, dinyatakan pasien belum bisa menerima tindakan CT Scan, karena kondisi fisik masih lemah (pasien masih dalam kondisi kejang dan bola mata masih berbalik keatas) serta masih dibantu alat bantu pernapasan. 


"Awalnya kami sudah persiapan intubasi dan siapkan ruangan ICU. Tapi karena kondisi pasien tidak memungkinkan untuk dilakukan tindakan CT Scan maka tindakan itu tidak dilakukan. Jika tindakan itu dilakukan, maka kondisi pasien akan memburuk," paparnya. 


Lanjut Hasbi, dalam proses itu, pihaknya memastikan petugas mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang baku. Bukan karena alasan subjektif apakah orang kaya atau tidak. Dirinya pun membantah keras tudingan jika CT Scan tidak dilakukan karena pasien tidak memiliki biaya. 


"Petugas kami bekerja sesuai SOP yang baku. Jadi sangat tidak benar kalau petugas kami tidak melakukan CT Scan karena pasien tidak ada biaya. Faktanya petugas IGD melakukan tindakan cepat sesuai petunjuk dari dokter," tandasnya. (SN/01)